Saturday, May 22, 2010

Apa yang Dimaksud dengan KORUPSI?

Menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.  Kerugian keuangan Negara

-    Pasal 2

-    Pasal 3

2.  Suap menyuap

-    Pasal 5 ayat (1) huruf a

-    Pasal 5 ayat (1) huruf b

-    Pasal 5 ayat (2)

-    Pasal 6 ayat (1) huruf a

-    Pasal 6 ayat (1) huruf b

-    Pasal 6 ayat (2)

-    Pasal 11

-    Pasal 12 huruf a

-    Pasal 12 huruf b

-    Pasal 12 huruf c

-    Pasal 12 huruf d

-    Pasal 13

3.  Penggelapan dalam jabatan

-    Pasal 8

-    Pasal 9

-    Pasal 10 huruf a

-    Pasal 10 huruf b

-    Pasal 10 huruf c

4.  Pemerasan

-    Pasal 12 huruf e

-    Pasal 12 huruf f

-    Pasal 12 huruf g

5.  Perbuatan curang

-    Pasal 7 ayat (1) huruf a

-    Pasal 7 ayat (1) huruf b

-    Pasal 7 ayat (1) huruf c

-    Pasal 7 ayat (1) huruf d

-    Pasal 7 ayat (2)

-    Pasal 12 huruf h

6.  Benturan kepentingan dalam pengadaan

-    Pasal 12 huruf i

7.  Gratifikasi (Pemberian hadiah)

-    Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 25 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1.  Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

-    Pasal 21

2.  Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

-    Pasal 22 jo. Pasal 28

3.  Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

-    Pasal 22 jo. Pasal 29

4.  Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

-    Pasal 22 jo. Pasal 35

5.  Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atay memberi keterangan palsu

-    Pasal 22 jo. Pasal 36

6.  Saksi yang membuka identitas pelapor

-    Pasal 24 jo. Pasal 31

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

No comments:

Post a Comment